Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhumkam akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan PMK 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang Standar Kebutuhan BMN, PMK Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan Evaluasi RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Edy Gunawan, menghadiri kegiatan tersebut sebagai pembicara pada Selasa (31/05) di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenhumkam.
Pada kegiatan tersebut Edy Gunawan menyampaikan tentang kebijakan terkait standar barang dan standar kebutuhan yang tidak diatur dalam PMK 172 Tahun 2020 yang diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Mengingat banyaknya jenis BMN, SBSK yang sudah ditetapkan dalam PMK 172 tersebut belum mengakomodir seluruh kebutuhan standarisasi BMN. Untuk itu Kemenkeu berupaya melakukan inovasi dengan memperkenalkan Standar Spesifikasi Standar Jumlah (SSSJ) yang digunakan di lingkup internal Kemenkeu. SSSJ merupakan inovasi guna mewujudkan keseragaman dalam rangka mendukung program Kemenkeu Satu dan memberikan ruang bagi transformasi digital dibidang perencanaan BMN.
Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dapat bermanfaat bagi para pengelola BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
